Transportasi Publik dan Masa Depan Kota Kita

Oleh: Muhammad Yulian Ma’mun

Badan Pusat Statistik memproyeksikan pada tahun 2035 akan ada 66,6% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Angka ini naik dari semula 57% di tahun 2020. Adapun World Bank dalam laporan yang dirilis tahun 2019, memperkirakan bahwa nanti pada tahun 2045, sebanyak 220 juta penduduk atau 70% dari populasi Indonesia saat itu, tinggal di wilayah kota.

Sebuah pertanda sebenarnya urbanisasi di negara kita berjalan kencang. Kota-kota besar menjelma menjadi metropolitan. Sekumpulan kota yang berdekatan sudah menyatu satu sama lainnya membentuk kawasan daerah terintegrasi seperti “Jabodetabek” di Jakarta Raya, atau “Gerbangkertasusila” (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan) di Jawa Timur. Pun di banua kita Kalimantan Selatan, ada “Banjarbakula” yang terdiri atas wilayah Banjarbaru, ditopang Banjarmasin, Banjar, Barito Kuala, dan Tanah Laut yang sedang dipersiapkan untuk menyongsong pembangunan sebagai gerbang ibukota negara.

Kondisi kehidupan sosial dan ekonomi kota yang berubah ini berdampak pada kebutuhan dan masalah sosial yang beraneka ragam. Salah satu unsur penting dalam kehidupan kota modern—sebagaimana diungkap oleh Syafrizal (2021)— adalah pengembangan transportasi publik. Jumlah penduduk yang besar dan padat menuntut adanya sistem angkutan umum yang dapat menunjang mobilitas masyarakat.

Banyak faktor yang membuat transportasi kota di Kalimantan Selatan sempat “mati suri”. Sistem angkutan umum yang bertumpu pada angkot, limbung dan sepi peminat. Mudahnya kepemilikan kredit kendaraan bermotor, hingga rendahnya kualitas layanan angkutan umum yang mayoritas dioperasikan oleh pihak swasta, membuat masyarakat lebih memilih naik kendaraan pribadi.

Perlahan transportasi publik di Banjarbakula mulai menggeliat. Dimulai dengan diluncurkannya bus BRT, BTS Banjarbakula, hingga Transbanjarmasin yang baru saja merilis 5 bus baru akhir tahun 2023 silam. Warga bahkan memiliki panggilan kesayangan untuk bus-bus itu: “Tayo”, merujuk pada nama bus bisa bicara layaknya manusia, dalam serial animasi anak-anak yang tayang di stasiun tv nasional dan kanal Youtube. Meskipun penggunaan nama tidak resmi ini berpotensi menimbulkan sengketa merek, namun fenomena ini menunjukkan antusiasme nyata masyarakat.

Transportasi umum tidak hanya berkaitan dengan perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lainnya, tapi juga instrumen utama dalam meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup. Permasalahan ini dapat ditelaah dalam beberapa aspek seperti yang dikemukakan dalam laporan World Bank (2017):

Pertama,  transportasi publik berperan dalam melancarkan perpindahan mobilitas orang dan barang. Menurut teori ekonomi, mobilitas ini berimpak pada tumbuhnya aktivitas ekonomi suatu kota.

Daya angkut yang dimiliki angkutan umum biasanya lebih besar dari kendaraan pribadi. Transportasi umum yang dikelola efektif dan efisien, menghemat biaya saat warga berangkat menuju tempat kerja, lembaga pendidikan, pasar, dan pusat layanan masyarakat lainnya. Menurut Wilheim (2013), kota yang memiliki akses antar tempat yang lebih baik, dapat mengundang masuknya investasi baru. Maka, ekonomi kota pun akan tumbuh positif.

Kedua, biaya transportasi umum yang murah dapat membantu kegiatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Kondisi ini dapat mendorong dan mengembangkan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat golongan tersebut dan dapat membantu mengurangi kemiskinan serta membuka lebih banyak lapangan kerja. Banyak negara dengan sistem transportasi yang maju memberikan subsidi yang cukup besar kepada sektor ini.

Ketiga, transportasi umum yang terjangkau, akan membuat masyarakat cenderung beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik. Ini bukan hanya akan mengurangi beban jalan raya, tetapi juga akan bermuara pada naiknya peningkatan produktivitas warganya.

Membesarnya skala ekonomi di sebuah kota, akan menimbulkan banyak masalah, di antaranya adalah polusi dan kemacetan. Dua problem ini menurut temuan IMD Smart City Index 2023, menjadi salah dua tantangan primer yang jadi fokus penanganan di 3 kota besar di Indonesia (Jakarta, Makassar, dan Medan). Reportase media lokal Kalimantan Selatan—termasuk Banjarmasin Post pada bulan Agustus 2023—memberitakan bahwa titik-titik kemacetan di Banjarmasin dan Banjarbaru, terutama di jam sibuk, semakin mengkhawatirkan.

Tantangan transportasi publik

Pengembangan sistem transportasi publik di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi efektivitas dan keberlanjutannya. Beberapa hal yang perlu diatasi untuk meningkatkan pemanfaatan transportasi publik di Indonesia melibatkan aspek infrastruktur, pengelolaan, kebijakan, dan persepsi masyarakat.

Hambatan utama adalah keterbatasan infrastruktur di sebagian kota besar di Indonesia. Terbatasnya jalur, buruknya perawatan infrastruktur yang telah ada, serta minimnya integrasi antarmoda transportasi menjadi benang kusut. Tanpa infrastruktur yang memadai, efektivitas transportasi publik sulit diwujudkan. Belum lagi tata ruang kota yang “terlanjur” semrawut, akibat kurang komprehensifnya perencanaan wilayah dan kota di masa lalu.

Selanjutnya perlu diperhatian pengelolaan sistem transportasi umum. Misalnya, apakah pengelolaannya dipegang penuh pemerintah, ataukah operasionalnya melibatkan swasta. Pengelolaan juga harus siap menghadapi peningkatan jumlah penumpang dan kebutuhan mobilitas yang semakin kompleks dengan disrupsi teknologi, menjadi tantangan tersendiri. Penentuan tarif juga menjadi perkara krusial, sistem transportasi publik harus bisa terus berkelanjutan (sustainable), dengan tarif yang terjangkau.

Aspek regulasi dan kebijakan juga berpengaruh pada efektivitas transportasi publik. Harus ada koordinasi yang kurang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta antara berbagai instansi terkait.

Dan yang terakhir, kendala dapat berbentuk persepsi masyarakat terhadap transportasi publik. Banyak orang yang masih lebih cenderung memakai kendaraan pribadi karena anggapan bahwa transportasi publik kurang nyaman, tidak aman, atau tidak tepat waktu. Supaya masyarakat beralih dari kendaraan pribadi, perlu upaya peningkatan citra dan kualitas pelayanan agar terbentuk kesan positif di benak warga.

Perlu adanya komitmen dan sinergi antara pemerintah, pihak swasta, akademisi, dan masyarakat untuk menghadapi tantangan tersebut. Penyediaan infrastruktur yang memadai, perbaikan pengelolaan, penyempurnaan regulasi, dan peningkatan persepsi masyarakat perlu menjadi fokus utama.

Bukan tidak mungkin, kota kita akan memiliki sistem transportasi publik yang lebih baik, efektif, efisien, dan berkelanjutan. Wargapun akan hidup nyaman, sejahtera, dan bahagia. Termasuk kita.